KASUS ETIKA BISNIS DI PIZZA HUT

Masyarakat dikagetkan dengan berita adanya restoran ternama yang diduga kuat menggunakan bahan baku kedaluwarsa untuk sebagai bahan produksi makanan dan atau memperpanjang masa kedaluwarsa. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai praktik bisnis semacam ini jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum.
Ketua harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk, harus sesuai standar yang ditetapkan perusahaan bagi konsumen terkait batas masa kedaluwarsa. Bila terjadi sebaliknya, maka ini merupakan pembohongan pada publik.
Menurut Tulus, memperpanjang masa kedaluwarsa berarti memperpanjang batas layak untuk dikonsumsi. Bila dugaan praktik ini benar maka konsumen mendapatkan layanan produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Soalnya, semakin mendekati masa berlaku tanggal kedaluwarsa maka kualitas produk semakin turun dan bisa menjadi ‘makanan sampah’ dan bahkan bisa membahayakan kesehatan konsumen.
Tulus mempertanyakan, sebagai perusahaan yang berlisensi internasional maka perlu dipertanyakan apakah secara prosedur dugaan praktik memperpanjang masa kedaluwarsa pada bahan baku produknya ini diperbolehkan? Menurutnya, ini tidak adil dan merupakan diskriminasi pelayanan karena adanya standar ganda untuk pelayanan di restoran yang melakukan usaha di wilayah hukum Indonesia.
Tulus mengatakan, perbuatan menutup label tanggal daluwarsa adalah tindak pidana pelanggaran Pasal 143 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal itu menyatakan, Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Selain itu, merupakan tindak pelanggaran UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Jika praktik seperti ini dibiarkan maka akan menjadi preseden buruk dimasa datang. Bahwa akan banyak terjadi praktek bisnis curang yanga akan merugikan masyarakat,” kata Tulus.
Atas dasar itu, lanjut Tulus, YLKI mendesak Kepolisian RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan investigasi bahan-bahan baku yang digunakan dalam sajian Pizza Hut, Pizza Hut Delivery (PHD) Indonesia, dan Marugame Udon. “Jika terbukti harus ada tindakan tegas, baik secara pidana, perdata dan administrasi, termasuk pencabutan izin operasi,” ujarnya.
Seperti diketahui, restoran siap saji Pizza Hut, PHD Indonesia dan Marugame Udon diduga pernah menggunakan bahan pangan kedaluwarsa. Restoran tersebut terindikasi menggunakan belasan bahan baku makanan seperti bonito powder atau tepung bonito untuk perasa ikan yang telah lewat masa berlakunya.
Petugas Polda Metro Jaya, kemarin menyelidiki dugaan penggunaan bahan baku kedaluwarsa pada makanan siap saji Pizza Hut. Kepala Subdirektorat Sumber Daya dan Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Sutarmo, mengatakan pemeriksaan itu untuk mengetahui masa berlaku makanan yang digunakan.
Sutarmo menuturkan, penyidik akan menyelidiki penggunaan bahan makanan Pizza Hut yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemeriksaan bahan baku makanan siap saji akan dimulai dari gudang pusat hingga cabang Pizza Hut termasuk menelusuri pendistribusiannya.
Bukan hanya di Jakarta. Tim gabungan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jatim di Surabaya dan Dinas Kesehatan Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PHD Jalan Profesor Dr Moestopo, Rabu (7/9). (Baca Juga: Pizza Hut Disidak Terkait Isu Kedaluwarsa Bahan Baku Makanan)
Namun, Area Manajer Jakarta PT Sarimelati Kencana yang menaungi Pizza Hut dan PHD Indonesia mengatakan petugas gabungan yang melakukan sidak tersebut tidak menemukan adanya bahan baku yang kedaluwarsa di tempatnya. “Kami memastikan, sebelum masuk di dapur, bahan-bahan itu sudah kami proses selama beberapa kali, baik saat di gudang di Surabaya, maupun sampai di toko-toko di Surabaya,” katanya.
Ia menuturkan proses pemeriksaan bahan baku yang dipakai oleh pihaknya dilakukan hingga tiga kali pemeriksaan, sebelum bahan-bahan itu dikelola di dapur. “Setiap kali kami selesai memeriksa bahan yang digunakan, kami selalu menerapkan kode expired baik di PO-nya maupun di kemasannya,” urainya.
Masa kedaluwarsa bahan baku makanan cepat saji bisa mencapai enam bulan karena telah dibekukan. Proses distribusi bahan dari Jakarta ke Surabaya tidak sampai lebih dari enam bulan. “Kami tidak pernah melakukan pengiriman yang terlambat hingga enam bulan. Paling lambat tiga bulan, barang sudah terdistribusikan di gudang di Surabaya, Medan, dan Makassar,” tukasnya
SOLUSI :
Seharusnya pihak Pizza Hut sangat memperhatikan masa kedaluwarsa apalagi untuk bahan produksi makanan. Bila sudah dekat masa kedaluwarsa, pihak Pizza Hut seharusnya menggantinya bukan menutup masa kedaluwarsa. Pizza Hut sebaiknya mempertimbangkan tindakan yang telah dilakukan mereka selama ini.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pendekatan Sistem Pada Koperasi

Menurut Draheim koperasi mempunyai sifat ganda yaitu: – organisasi dari orang-orang dengan unsure eksternal ekonomi dan sifat-sifat social (pendekatan sosiologi). – perusahaan biasa yang harus dikelola sebagai layaknya perusahaan biasa dalam ekonomi pasar (pendekatan neo klasik) Interprestasi dari Koperasi sebagai Sistem Kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang dan alat-alat teknik. Sistem ini dinamakan sebagai Socio technological system yang selanjutnya terjadi hubungan dengan lingkungan sehingga dapat dianggap sebagai sistem terbuka, sistem ini ditujukan pada target dan dihadapkan dengan kelangkaan sumber-sumber yang digunakan. Cooperative Combine – System sosio teknis pada substansinya, sistem terbuka pada lingkungannya, sistem dasar target pada tugasnya dan sistem ekonomi pada penggunaan sumber-sumber. – Semua pelaksanaan dalam keseluruhan kompleks dan pengaruh eksternal, dipengaruhi oleh hubungan sistem, demikian juga...
Read more

Manajemen Keuangan dan Permodalan Koperasi

Manajemen Keuangan dan Permodalan Koperasi 1.Manajemen Keuangan Sebagai Bagian dari Manajemen Koperasi Dalam manajemen Koperasi ada tiga unsur utama atau perangkat organisasi Koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus dan badan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, pengurus merupakan pemegang amanah hasil rapat anggota, dan badan pengawas sebagai pihak yang mengawasi pengurus dalam menjalankan amanah rapat anggota. Dari ketiga unsur manajemen Koperasi ini, pengurus merupakan unsur yang paling memegang peranan. Oleh karena itu pengurus haruslah mereka yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi dalam memajukan Koperasi. Sebagai badan usaha Koperasi harus dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha Koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan Koperasi. Salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan atau permodalan. Hal ini sesuai dengan t...
Read more

Norma Moral dan Etika dalam bisnis global

Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis dunia internasional sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Internasionalisasi bisnis yang semakin mencolok sekarang ini menampilkan juga aspek etis yang baru. Tidak mengherankan jika terutama tahun-tahun terakhir ini diberi perhatian khusus kepada aspek-aspek etis dalam bisnis internasional.  Pertanyaan terkait moral mengenai apakah suatu tindakan baik ata...
Read more